Ternate, 21 Oktober 2025 oleh apt. Aditya Sindu Sakti, M.Si.

Jailolo, Halmahera Barat — Riset kolaboratif antara Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Khairun dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di daerah tersebut tergolong baik, dengan skor rata-rata di atas 75% pada aspek profesionalisme tenaga kesehatan, keramahan petugas, dan kejelasan komunikasi. Namun demikian, sejumlah aspek krusial seperti ketersediaan obat, waktu tunggu, dan kondisi sarana-prasarana masih memerlukan perhatian serius.

Penelitian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah Halmahera Barat dalam menyusun Masterplan Kesehatan Daerah yang berbasis data dan riset ilmiah. Melalui hibah penelitian resmi, tim akademik FKIK Unkhair yang diketuai oleh Apt. Sandrawati, S.Si., M.Si., bersama delapan peneliti lintas bidang kesehatan — termasuk Apt. Aditya Sindu Sakti, S.Farm., M.Si., Muhammad Danial Fajri, M.Farm., dan Teraika Sri Sulastri, S.Psi., M.Psi., Psikolog — melakukan pemetaan komprehensif atas kinerja layanan, infrastruktur, dan kebutuhan sumber daya manusia di sektor kesehatan daerah.

Penelitian ini mencakup RSUD Jailolo dan 5 Puskesmas yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan lima fasilitas terpilih secara acak sebagai sampel utama: Puskesmas Sidangoli, Jailolo, Kota Jailolo, Sahu, dan Ibu. Pendekatan yang digunakan adalah metode campuran (mix-method), menggabungkan survei kuantitatif terhadap pasien dan masyarakat pengguna layanan dengan wawancara mendalam serta observasi lapangan terhadap fasilitas kesehatan.

Instrumen survei kepuasan menggunakan skala Likert 1–5, dengan indikator yang disusun berdasarkan standar SERVQUAL dan pedoman WHO serta Kementerian Kesehatan RI. Hasilnya menunjukkan mayoritas responden merasa puas terhadap kesopanan, keramahan, dan komunikasi petugas, sementara aspek kecepatan layanan dan ketersediaan obat masih menjadi keluhan utama, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan yang sulit dijangkau logistik.

Dari observasi sarana-prasarana, ditemukan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan telah memiliki ruang pelayanan dasar yang berfungsi baik, namun kondisi ruang tunggu, kebersihan toilet, dan akses bagi penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan. Peralatan medis dasar seperti tensimeter dan alat timbang bayi tersedia, tetapi beberapa alat laboratorium dan cold chain vaksin memerlukan peremajaan. Tim juga mencatat bahwa tidak semua Puskesmas memiliki papan informasi dan jadwal layanan yang jelas, sehingga masyarakat sering kali belum memperoleh informasi pelayanan secara transparan.

Sementara itu, hasil telaah terhadap dokumen administratif menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas telah memiliki profil institusi, SOP pelayanan, dan laporan tahunan, namun belum semua memiliki sistem pelaporan digital dan evaluasi mutu internal. Kekurangan juga ditemukan pada aspek pengembangan kompetensi SDM, di mana masih terbatasnya pelatihan teknis, rotasi tenaga, dan pemantauan kinerja staf berdampak pada konsistensi mutu layanan.

Dari sisi sumber daya manusia, penelitian menemukan bahwa rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk belum ideal. Beberapa Puskesmas masih kekurangan dokter umum, bidan, dan tenaga teknis kefarmasian. Kondisi ini berdampak pada tingginya beban kerja bagi tenaga yang tersedia serta keterbatasan jam pelayanan optimal di wilayah terpencil.

Penelitian yang dilaksanakan selama Juli hingga Agustus 2025 ini dilakukan melalui tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan rekomendasi kebijakan selama delapan minggu. Tim riset melibatkan enumerator terlatih untuk melakukan wawancara, FGD, dan inspeksi lapangan di bawah supervisi langsung peneliti utama. Seluruh responden penelitian merupakan pasien atau keluarga pasien yang pernah menerima layanan kesehatan dalam tiga bulan terakhir di RSUD atau Puskesmas, berusia di atas 17 tahun, dan bersedia mengikuti survei dengan persetujuan tertulis.

Dari hasil integrasi data kuantitatif dan kualitatif, tim menyimpulkan bahwa masyarakat Halmahera Barat menilai tenaga kesehatan sudah menunjukkan etika profesional yang baik dan memberikan layanan yang sopan serta komunikatif, namun masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan sarana, logistik, dan SDM.

Dalam rekomendasinya, tim peneliti mendorong Pemerintah Daerah untuk:

1. Melakukan redistribusi tenaga kesehatan dan memperkuat pelatihan kompetensi, khususnya bagi tenaga di wilayah kepulauan.

2. Meningkatkan investasi sarana dan prasarana, termasuk laboratorium, ruang tunggu, dan fasilitas sanitasi.

3. Menerapkan sistem digitalisasi data dan pelaporan kesehatan agar proses administrasi lebih efisien dan transparan.

4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, aparat desa, dan institusi pendidikan kesehatan dalam memperluas jangkauan layanan.

Ketua tim riset, Apt. Sandrawati, S.Si., M.Si., menyatakan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen Masterplan Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. “Data yang kami hasilkan bukan hanya untuk evaluasi, tetapi sebagai peta jalan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), agar setiap warga Halmahera Barat memperoleh hak atas pelayanan kesehatan yang layak dan bermartabat,” ujarnya.

Riset yang diberi tajuk Riset Kesehatan 2025 ini merupakan tonggak penting dalam sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah. Hasilnya akan diserahkan secara resmi kepada Bupati Halmahera Barat sebagai bahan perumusan arah kebijakan strategis bidang kesehatan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pencapaian Sustainable Development Goal 3 (Good Health and Well-Being) dan visi nasional Indonesia Sehat 2025, dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan kesehatan.